Daftar isi
Kota-kota besar di dunia sedang berubah cepat karena teknologi digital masuk ke hampir semua aspek kehidupan, termasuk cara membangun gedung, jalan, dan infrastruktur. Para perencana kota kini tidak lagi hanya memikirkan beton dan baja, tetapi juga data, sensor, perangkat lunak, dan kecerdasan buatan. Perubahan ini dikenal sebagai smart construction atau konstruksi cerdas. Riset dari Tiongkok yang menjadi dasar artikel ini mencoba menjawab satu pertanyaan penting. Seberapa baik kebijakan pemerintah mendorong berkembangnya konstruksi cerdas di berbagai kota.
Konstruksi cerdas berarti penggunaan teknologi digital dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, desain, pengadaan bahan, pembangunan fisik, hingga pemeliharaan gedung dan infrastruktur. Teknologi seperti pemodelan bangunan digital, sensor Internet of Things, sistem manajemen proyek berbasis data, dan kecerdasan buatan memungkinkan proses pembangunan menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih ramah lingkungan. Di negara dengan pembangunan sebesar Tiongkok, peningkatan efisiensi sekecil apa pun bisa berdampak besar pada penghematan energi, pengurangan limbah, dan pengendalian emisi karbon.
Baca juga artikel tentang: Merek, Harga, Dan Rasa Ragu: Rahasia Di Balik Penjualan Material Bangunan Ramah Lingkungan
Pemerintah Tiongkok menyadari potensi besar ini sehingga menetapkan dua puluh empat kota sebagai kota percontohan untuk mengembangkan kebijakan smart construction. Kota kota ini mendapat tugas untuk mencoba berbagai aturan, insentif, dan model kerja baru yang mendorong perusahaan konstruksi menggunakan teknologi digital. Namun para peneliti ingin tahu apakah kebijakan tersebut benar benar dirancang dengan baik dan diterapkan secara konsisten.
Untuk menjawab pertanyaan itu, tim peneliti mengumpulkan tiga puluh tiga dokumen kebijakan resmi dari situs pemerintah kota dan pusat. Dokumen ini mencakup aturan tentang insentif keuangan, syarat tender proyek, dukungan teknologi, standar bangunan, serta kerja sama antar lembaga. Semua dokumen tersebut kemudian dianalisis menggunakan sebuah alat evaluasi yang disebut PMC index model.
PMC index model adalah cara sistematis untuk menilai kualitas kebijakan. Model ini melihat berbagai dimensi seperti kejelasan tujuan, kelengkapan alat kebijakan, keseimbangan antara insentif dan aturan, serta konsistensi antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Setiap kota mendapat skor yang mencerminkan seberapa matang dan seimbang kebijakan smart construction yang mereka miliki.
Hasilnya cukup menarik. Sebagian besar dari dua puluh empat kota memperoleh skor di atas delapan dari sepuluh. Ini menunjukkan bahwa secara umum kebijakan smart construction di kota kota percontohan sudah cukup baik dan konsisten. Delapan kota lainnya mendapat skor antara enam hingga hampir delapan, yang berarti kebijakan mereka masih tergolong cukup baik namun memiliki beberapa celah yang perlu diperbaiki. Hanya satu kota yang mendapat skor rendah di bawah empat, yang menunjukkan masalah serius dalam perancangan atau penerapan kebijakannya.
Para peneliti juga menemukan pola penting tentang jenis kebijakan yang paling sering digunakan. Kota kota cenderung lebih banyak memakai kebijakan dari sisi penawaran dan lingkungan. Kebijakan dari sisi penawaran berarti pemerintah menyediakan sumber daya seperti dana, teknologi, pelatihan, dan infrastruktur digital untuk mendukung perusahaan konstruksi. Kebijakan dari sisi lingkungan berarti pemerintah menciptakan aturan dan kondisi yang mendukung, seperti standar bangunan cerdas, persyaratan dalam tender proyek, dan kerja sama antar instansi.
Sebaliknya, kebijakan dari sisi permintaan relatif lebih jarang. Kebijakan dari sisi permintaan biasanya mendorong pasar untuk benar benar menggunakan hasil smart construction, misalnya dengan memberi prioritas pada gedung cerdas dalam proyek publik atau memberi insentif bagi pemilik bangunan yang memakai teknologi digital. Kekurangan pada sisi ini bisa membuat teknologi tersedia tetapi tidak selalu dipakai secara luas.
Salah satu temuan penting adalah peran kebijakan tender proyek. Banyak kota memberi poin tambahan dalam proses lelang proyek konstruksi kepada perusahaan yang menggunakan teknologi smart construction. Dengan cara ini, perusahaan memiliki motivasi nyata untuk berinvestasi dalam perangkat lunak, sensor, dan pelatihan tenaga kerja. Kebijakan seperti ini terbukti efektif karena langsung memengaruhi peluang bisnis perusahaan.
Kerja sama antar lembaga juga muncul sebagai faktor kunci. Smart construction tidak hanya melibatkan dinas pekerjaan umum, tetapi juga dinas teknologi, lingkungan, perencanaan kota, dan bahkan pendidikan. Ketika lembaga ini bekerja bersama, kebijakan menjadi lebih selaras dan pelaksanaannya lebih mudah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kota dengan tingkat koordinasi yang baik cenderung memiliki skor PMC yang lebih tinggi.
Mengapa semua ini penting bagi masyarakat umum. Karena cara kota dibangun memengaruhi kehidupan sehari hari. Konstruksi cerdas dapat menghasilkan gedung yang lebih hemat energi, jalan yang lebih tahan lama, dan sistem kota yang lebih aman. Sensor di gedung bisa mendeteksi kebocoran air atau masalah listrik lebih cepat. Model digital bangunan memungkinkan perawatan yang lebih efisien sehingga biaya jangka panjang menurun. Semua ini berarti kota yang lebih nyaman dan lebih ramah lingkungan.
Dari sudut pandang keberlanjutan, smart construction juga mendukung tujuan pengurangan emisi dan limbah. Dengan perencanaan berbasis data, proyek dapat menghindari kesalahan desain yang menyebabkan pemborosan bahan. Pemantauan digital selama pembangunan membantu mengurangi limbah dan kecelakaan. Dalam jangka panjang, bangunan yang dirancang dan dioperasikan secara cerdas memakai lebih sedikit energi untuk pendinginan, pemanasan, dan pencahayaan.
Penelitian ini juga memberi pelajaran bagi negara lain. Banyak pemerintah di dunia ingin mendorong transformasi digital di sektor konstruksi, tetapi sering kali kebijakan dibuat terpisah pisah. Model evaluasi seperti PMC index membantu melihat apakah kebijakan sudah seimbang antara insentif, aturan, dan dukungan praktis. Negara atau kota dapat memakai pendekatan ini untuk menilai dan memperbaiki kebijakan mereka sendiri.
Meski hasil di Tiongkok terlihat positif, para peneliti menekankan bahwa kebijakan harus terus diperbarui. Teknologi digital berkembang sangat cepat. Apa yang dianggap canggih hari ini bisa menjadi standar biasa dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga agar aturan, insentif, dan standar tetap relevan dengan perkembangan teknologi.
Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya mendengarkan pelaku industri. Perusahaan konstruksi, insinyur, dan pengembang gedung yang bekerja di lapangan sering kali tahu hambatan praktis yang tidak terlihat di meja perencana kebijakan. Dialog antara pemerintah dan industri dapat membantu merancang aturan yang lebih realistis dan efektif.
Secara keseluruhan, studi ini menggambarkan bagaimana kebijakan publik yang dirancang dengan baik dapat mempercepat transformasi menuju konstruksi cerdas. Kota kota percontohan di Tiongkok menunjukkan bahwa kombinasi dukungan teknologi, aturan yang jelas, dan insentif pasar dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi cara kerja baru. Hasil akhirnya bukan hanya bangunan yang lebih modern, tetapi juga kota yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih berkelanjutan.
Smart construction bukan sekadar tren teknologi. Ia merupakan bagian penting dari masa depan perkotaan di dunia yang menghadapi tantangan perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan keterbatasan sumber daya. Kebijakan yang tepat hari ini akan menentukan apakah kota kota kita di masa depan mampu menjadi tempat tinggal yang nyaman dan ramah bagi manusia dan lingkungan.
Baca juga artikel tentang: Fosfogipsum: Limbah Berbahaya Yang Bisa Menjadi Bahan Bangunan Masa Depan
REFERENSI:
Shi, Qingyu dkk. 2026. Quantitative evaluation of smart construction pilot cities policies in China based on the PMC-index model. Engineering, Construction and Architectural Management 33 (1), 690-712.
