Kota di seluruh dunia bergerak menuju masa depan yang semakin digital, dan di tengah perubahan ini kecerdasan buatan atau AI mulai mengambil peran penting dalam menjaga keamanan. Kamera pintar, sistem pengenalan wajah, analisis data kejahatan, hingga pusat komando kota kini banyak mengandalkan AI untuk membantu polisi dan pemerintah mengambil keputusan lebih cepat. Namun, ketika teknologi menjadi semakin kuat, muncul pertanyaan besar tentang bagaimana hukum dan nilai kemanusiaan tetap terlindungi. Inilah inti pembahasan dari kajian tentang AI dan aturan hukum dalam keamanan perkotaan di kota pintar.

AI dalam konteks keamanan kota tidak hanya berarti kamera pengawas yang canggih. Sistem ini dapat menggabungkan jutaan data dari kamera, sensor, laporan warga, dan media sosial untuk memetakan risiko, memprediksi lokasi kejahatan, dan mengarahkan patroli polisi secara lebih efisien. Bayangkan sebuah kota yang mampu mengidentifikasi pola kecelakaan lalu lintas, area rawan pencurian, atau potensi kerusuhan sebelum benar benar terjadi. Bagi pemerintah kota, ini tampak seperti solusi yang sangat menjanjikan karena bisa menghemat biaya dan meningkatkan keselamatan.

Baca juga artikel tentang: Teknologi Pintar Yang Mengubah Cara Gedung Menggunakan Listrik

Namun, di balik semua potensi itu, ada kekhawatiran serius. AI bekerja berdasarkan data, dan data sering kali mencerminkan bias manusia. Jika data masa lalu menunjukkan bahwa suatu lingkungan sering dipantau atau ditindak, maka AI bisa memperkuat pola tersebut dan terus mengarahkan polisi ke wilayah yang sama. Akibatnya, kelompok tertentu bisa merasa selalu dicurigai atau diawasi secara berlebihan. Di sinilah peran hukum dan etika menjadi sangat penting agar teknologi tidak melanggar hak asasi manusia.

Aturan hukum bertugas memastikan bahwa penggunaan AI dalam keamanan kota tetap adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem hukum modern, polisi tidak boleh bertindak sembarangan. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diuji, dan bisa dipertanggungjawabkan di depan publik. Ketika AI ikut mengambil peran dalam pengambilan keputusan, misalnya merekomendasikan siapa yang perlu diawasi atau ditangkap, maka muncul pertanyaan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Apakah itu pengembang sistem, lembaga kepolisian, atau pemerintah kota.

Diagram ini menunjukkan bahwa smart governance dalam kota pintar terbentuk dari integrasi teknologi cerdas, partisipasi warga, data, transparansi, keamanan, dan layanan publik untuk membuat pemerintahan lebih efektif dan akuntabel (Mansoor, 2026).

Kajian ini menekankan bahwa AI tidak boleh menggantikan hukum, melainkan harus bekerja di dalam kerangka hukum. Artinya, setiap sistem AI yang digunakan untuk keamanan harus mengikuti prinsip keadilan, perlindungan privasi, dan hak atas proses hukum yang layak. Misalnya, jika sebuah sistem pengenalan wajah salah mengidentifikasi seseorang sebagai tersangka, orang tersebut harus memiliki cara untuk menantang keputusan itu dan meminta koreksi. Tanpa mekanisme seperti ini, teknologi bisa berubah menjadi alat yang menindas.

Privasi menjadi isu besar lainnya. Kota pintar mengumpulkan data dalam jumlah luar biasa, mulai dari wajah, suara, lokasi, hingga kebiasaan sehari hari warga. AI memproses data ini untuk menghasilkan wawasan yang berguna bagi keamanan, tetapi pada saat yang sama data tersebut sangat sensitif. Jika tidak diatur dengan baik, data bisa bocor, disalahgunakan, atau dipakai untuk mengawasi warga secara berlebihan. Oleh karena itu, hukum perlu menetapkan batas yang jelas tentang data apa yang boleh dikumpulkan, siapa yang boleh mengaksesnya, dan berapa lama data itu disimpan.

Selain privasi, transparansi juga menjadi kunci. Banyak sistem AI bekerja seperti kotak hitam, artinya sulit bagi orang awam bahkan bagi pakar hukum untuk memahami bagaimana sebuah keputusan dibuat. Dalam konteks penegakan hukum, hal ini sangat bermasalah. Warga berhak tahu mengapa mereka dihentikan, diperiksa, atau ditangkap. Jika alasannya hanya karena sebuah algoritma menyarankan demikian tanpa penjelasan yang bisa dimengerti, maka prinsip keadilan menjadi rapuh. Kajian ini mendorong penggunaan AI yang dapat dijelaskan, sehingga setiap rekomendasi atau keputusan bisa ditelusuri dan diuji.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban polisi juga menjadi fokus penting. AI seharusnya membantu polisi menjadi lebih objektif dan efisien, bukan memberi mereka alasan untuk menghindari tanggung jawab. Jika sebuah sistem AI menyarankan tindakan tertentu, polisi tetap harus menilai apakah tindakan itu sesuai dengan hukum dan etika. Mereka tidak bisa berlindung di balik mesin. Dengan kata lain, manusia harus tetap memegang kendali atas keputusan yang berdampak pada kehidupan orang lain.

Di tingkat global, pengaturan AI dalam keamanan kota juga memerlukan kerja sama antarnegara. Banyak perusahaan teknologi yang mengembangkan sistem ini beroperasi secara internasional, dan data sering kali melintasi batas negara. Tanpa aturan bersama, akan sulit memastikan standar perlindungan yang konsisten. Kajian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum internasional yang dapat melindungi hak warga sekaligus memungkinkan inovasi teknologi.

Bagi masyarakat umum, semua ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari hari, tetapi dampaknya sangat nyata. Ketika Anda berjalan di kota dengan kamera pintar, menggunakan transportasi umum yang dipantau sensor, atau melaporkan kejadian lewat aplikasi, Anda sebenarnya menjadi bagian dari sistem AI kota. Sistem ini bisa membantu membuat kota lebih aman, tetapi juga bisa memengaruhi bagaimana Anda diperlakukan oleh aparat. Oleh karena itu, pemahaman tentang hak dan perlindungan hukum menjadi semakin penting.

Masa depan kota pintar sangat bergantung pada bagaimana kita menyeimbangkan teknologi dan nilai kemanusiaan. AI memiliki kemampuan luar biasa untuk mengolah informasi dan mendukung keamanan publik, tetapi tanpa aturan yang jelas, ia juga bisa mengancam kebebasan dan keadilan. Kajian tentang AI dan aturan hukum dalam keamanan perkotaan mengingatkan bahwa inovasi harus berjalan seiring dengan etika dan hukum.

Kota yang benar benar pintar bukan hanya kota yang penuh teknologi canggih, tetapi kota yang menggunakan teknologi untuk melayani warganya secara adil, aman, dan bermartabat. AI seharusnya menjadi alat untuk memperkuat kepercayaan antara warga dan aparat, bukan sumber ketakutan baru. Dengan kerangka hukum yang kuat, transparansi, dan akuntabilitas, AI bisa menjadi mitra yang andal dalam menjaga keamanan sekaligus melindungi hak setiap orang di kota masa depan.

Baca juga artikel tentang: Bagaimana Machine Learning Mengubah Cara Gedung Menggunakan Energi?

REFERENSI:

Mansoor, Sheikh Inam Ul. 2026. AI and the Rule of Law in Urban Security: Upholding Police Accountability in Smart Cities. AI-Driven Policing and Urban Security in Smart Cities, 55-80.