Daftar isi
Kota terus tumbuh dengan sangat cepat. Gedung baru bermunculan, kawasan permukiman semakin luas, jumlah kendaraan terus bertambah, dan kebutuhan energi meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tersebut memang membawa banyak peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan seperti kemacetan, pencemaran udara, meningkatnya konsumsi energi, berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga bertambahnya emisi karbon. Pemerintah daerah di berbagai negara mulai mencari cara agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah menggabungkan konsep pemerintahan hijau dan pemerintahan digital. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara bersamaan agar mampu menghasilkan pembangunan yang benar benar berkelanjutan.
Temuan tersebut disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Suci Megawati dan rekan rekan melalui studi kasus di Kota Surabaya. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan sederhana tetapi sangat penting. Apakah digitalisasi pemerintahan otomatis membuat sebuah kota menjadi lebih ramah lingkungan, atau justru diperlukan strategi lain agar teknologi benar benar mendukung pembangunan berkelanjutan. Jawaban yang diperoleh ternyata memberikan pelajaran yang sangat relevan bagi pengembangan smart city, smart building, dan green building di Indonesia.
Baca juga artikel tentang: Hemat Biaya Hingga 26 Persen: Strategi Cerdas Pengelolaan Energi Di Gedung Modern
Banyak orang menganggap bahwa kota modern identik dengan teknologi digital. Layanan administrasi tersedia melalui aplikasi, pembayaran pajak dapat dilakukan secara daring, berbagai perizinan berlangsung secara elektronik, dan masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan kota hanya melalui telepon pintar. Semua perkembangan tersebut memang meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi saja belum tentu membuat sebuah kota menjadi lebih hijau.
Sebuah kota dapat memiliki sistem pemerintahan yang sangat modern, tetapi tetap mengalami pemborosan energi, kualitas udara yang buruk, atau pengelolaan sampah yang kurang baik. Sebaliknya, kota yang memiliki banyak kebijakan lingkungan juga belum tentu mampu menjalankannya secara efektif apabila pengelolaan data masih lambat dan koordinasi antarlembaga belum berjalan dengan baik. Artinya, teknologi digital dan kebijakan lingkungan harus saling mendukung agar mampu menghasilkan perubahan yang nyata.
Untuk memahami hubungan tersebut, para peneliti melakukan survei terhadap 217 aparatur sipil negara di Kota Surabaya. Mereka menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara kemampuan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan hijau, kemampuan melakukan transformasi digital, pelaksanaan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, serta dampaknya terhadap keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Analisis tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana berbagai faktor saling memengaruhi dalam praktik pemerintahan sehari hari.
Salah satu temuan terpenting dari penelitian ini adalah peran besar yang dimainkan oleh kemampuan hijau atau green dynamic capability. Istilah ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyusunan aturan mengenai lingkungan hidup, tetapi juga mencakup budaya organisasi yang mendorong inovasi, kolaborasi, serta pengambilan keputusan berdasarkan tujuan jangka panjang.
Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kemampuan hijau yang kuat cenderung lebih berhasil menerapkan praktik pemerintahan hijau sekaligus memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Dengan kata lain, komitmen terhadap lingkungan justru menjadi penggerak utama agar transformasi digital memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan berkelanjutan.
Temuan berikutnya cukup menarik. Kemampuan digital ternyata tidak secara langsung memperkuat praktik pemerintahan hijau. Teknologi digital memang meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelayanan publik, serta mempermudah pengelolaan informasi. Namun, teknologi tersebut tidak otomatis menghasilkan kebijakan lingkungan yang lebih baik. Tanpa visi yang jelas mengenai keberlanjutan, digitalisasi hanya membuat proses kerja menjadi lebih cepat tanpa mengubah arah pembangunan.
Pelajaran ini sangat penting karena saat ini banyak daerah berlomba membangun kota pintar. Berbagai sensor dipasang di jalan, kamera pengawas semakin banyak digunakan, pusat data dibangun dengan kapasitas besar, dan aplikasi pelayanan publik terus dikembangkan. Semua langkah tersebut memang diperlukan, tetapi manfaatnya akan jauh lebih besar apabila diarahkan untuk mendukung tujuan lingkungan.
Hubungan tersebut juga terlihat jelas dalam konsep smart building dan green building. Green building berupaya menciptakan bangunan yang hemat energi, hemat air, nyaman bagi penghuni, serta memiliki dampak lingkungan yang rendah. Smart building kemudian menambahkan berbagai teknologi digital seperti sensor pintar, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan sistem manajemen bangunan otomatis agar seluruh fasilitas dapat bekerja secara lebih efisien.
Namun, teknologi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pengelola bangunan tidak memiliki target yang jelas dalam mengurangi konsumsi energi atau emisi karbon. Sebuah gedung dapat memiliki ribuan sensor dan sistem otomatis yang sangat canggih, tetapi apabila seluruh data tersebut tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi energi, bangunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan konsep green building. Penelitian ini mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Keberhasilan tetap bergantung pada tujuan yang ingin dicapai.
Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan program Sustainable Development Goals atau SDGs di tingkat daerah memberikan pengaruh positif terhadap praktik pemerintahan hijau. Pemerintah daerah yang menjadikan SDGs sebagai bagian dari perencanaan pembangunan cenderung lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan. Namun, hubungan antara SDGs dan transformasi digital ternyata belum terlalu kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agenda digitalisasi dan agenda keberlanjutan masih sering berjalan sendiri sendiri.
Padahal, kedua agenda tersebut memiliki tujuan yang saling melengkapi. Digitalisasi mampu menyediakan data secara cepat dan akurat. Sementara itu, kebijakan hijau memberikan arah mengenai bagaimana data tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Integrasi keduanya akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif sekaligus lebih berkelanjutan.
Bagi Indonesia, hasil penelitian ini memiliki arti yang sangat penting. Pemerintah sedang mempercepat transformasi digital melalui berbagai layanan pemerintahan elektronik, pusat data nasional, serta pengembangan kota pintar di berbagai daerah. Pada saat yang sama, Indonesia juga berkomitmen menurunkan emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan memperluas penerapan bangunan hijau. Kedua agenda tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai program yang terpisah.
Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem digital untuk memantau konsumsi listrik seluruh gedung pemerintah secara waktu nyata. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan bangunan yang memerlukan renovasi agar menjadi lebih hemat energi. Sensor kualitas udara dapat membantu pemerintah mengidentifikasi lokasi dengan tingkat polusi tinggi sehingga kebijakan pengendalian emisi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Sistem kecerdasan buatan juga dapat mengatur lampu jalan sesuai kepadatan lalu lintas sehingga konsumsi energi menurun tanpa mengurangi keselamatan masyarakat.
Penerapan konsep tersebut juga membutuhkan kerja sama yang erat antarlembaga. Dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum, dinas komunikasi dan informatika, pengelola gedung pemerintah, hingga perguruan tinggi perlu berbagi data dan menyusun strategi bersama. Kolaborasi seperti ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dibandingkan apabila setiap instansi bekerja secara terpisah.
Bagi sektor smart building dan green building, penelitian ini memberikan pesan yang sangat jelas. Masa depan bangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi terbaru, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi tersebut dengan tujuan keberlanjutan. Sistem otomasi gedung, sensor pintar, kecerdasan buatan, dan Internet of Things akan memberikan manfaat terbesar ketika seluruh inovasi tersebut diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi, menekan emisi karbon, meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi penghuninya.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan kota berkelanjutan tidak dapat mengandalkan teknologi digital saja maupun kebijakan lingkungan saja. Pemerintah perlu menggabungkan keduanya dalam satu strategi yang saling mendukung. Digitalisasi akan menyediakan alat untuk bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Sementara itu, pemerintahan hijau akan memastikan setiap keputusan benar benar mengarah pada perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika kedua pendekatan tersebut berjalan secara bersamaan, kota tidak hanya menjadi lebih modern, tetapi juga lebih hemat energi, lebih sehat, lebih tangguh menghadapi tantangan masa depan, dan lebih layak dihuni oleh generasi yang akan datang.
Baca juga artikel tentang: Inovasi Hijau: Mengubah Limbah Telur Menjadi Material Bangunan Masa Depan
REFERENSI:
Megawati, Suci dkk. 2026. Synergistic modelling of green and digital local government on sustainable development performance: a case study of booming city. Journal of Modelling in Management 21 (1), 215-241.
