Jakarta, 16 Desember 2024 – Dalam upaya mendukung transformasi menuju bangunan rendah emisi dan zero emission building di Indonesia, rapat koordinasi antara Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Permukiman (BTPP) dan berbagai pemangku kepentingan diselenggarakan di Hotel Swiss-Belresidences, Kalibata, Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk membahas pengembangan knowledge hub yang akan menjadi pusat informasi dan inovasi terkait bangunan rendah emisi. Selain itu, rapat juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mengintegrasikan inisiatif ini dengan kebijakan nasional. Proyek knowledge hub ini telah memperoleh pendanaan dari ViriyaENB dan didukung oleh rekam jejak tim dalam proyek serupa sebelumnya.

Pengembangan Knowledge Hub sebagai Fondasi Menuju Zero Emission Building

Diskusi dimulai dengan fokus pada pengembangan knowledge hub, yang dirancang untuk mendukung implementasi bangunan rendah emisi dan mempercepat transisi ke zero emission building. Inisiatif ini mengambil landasan dari Permen PUPR yang mengatur bangunan gedung hijau dan cerdas. Knowledge hub diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam mengadopsi praktik terbaik.

Rekam jejak tim dalam proyek serupa, seperti Inscript yang telah berjalan sejak 2012, menjadi dasar kuat bagi perolehan pendanaan dari ViriyaENB. Namun, pembahasan kali ini lebih diarahkan pada bangunan rendah emisi dengan pertimbangan offset kawasan. Strategi ini dipandang penting untuk mencapai keseimbangan antara pengurangan emisi karbon dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.

Tantangan Implementasi: Ketidaksesuaian Kebijakan Antar Kementerian

Meskipun memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai zero emission building, implementasi di lapangan menghadapi kendala akibat kurangnya keselarasan antara kebijakan antar kementerian. Misalnya, Kementerian PUPR fokus pada bangunan gedung hijau (BGH) dan bangunan gedung cerdas (BGC), sementara Kemendagri mengutamakan program smart city. Di sisi lain, Kementerian ESDM berfokus pada transisi energi, sedangkan KLHK lebih menekankan konservasi energi dan pengelolaan kawasan.

Kesenjangan kebijakan ini terlihat jelas dari pengalaman pelaksanaan diskusi di berbagai daerah seperti Medan, Samarinda, dan Bali. Di masing-masing daerah, implementasi bangunan rendah emisi berjalan dengan pendekatan yang berbeda, mencerminkan kurangnya panduan terpadu yang mengintegrasikan kebijakan nasional dan lokal. Hal ini memicu perlunya penyelarasan kebijakan lintas kementerian untuk memastikan implementasi yang konsisten.

Integrasi dengan Kebijakan Nasional: Tantangan dan Peluang

Salah satu pembahasan penting adalah bagaimana bangunan rendah emisi diposisikan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan kontribusinya terhadap Nationally Determined Contributions (NDC). Meski narasi pembangunan rendah karbon telah ada, indikator spesifik yang mengukur kontribusi sektor bangunan masih kurang jelas. Akibatnya, sulit untuk mengevaluasi sejauh mana sektor bangunan berperan dalam mencapai target penurunan emisi karbon nasional.

Selain itu, terdapat perbedaan prioritas antara target nasional dan implementasi di daerah. Sebagai contoh, pemerintah daerah sering kali lebih fokus pada penyediaan rumah layak huni daripada pengurangan emisi karbon. Perbedaan fokus ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi kebijakan, sehingga integrasi inisiatif knowledge hub dengan kebijakan nasional menjadi krusial.

Strategi yang diusulkan mencakup menampilkan relevansi proyek knowledge hub dengan prioritas nasional, seperti program Astacita, serta mengaitkannya dengan program-program prioritas lainnya, termasuk pemberantasan kemiskinan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi knowledge hub dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Tindak Lanjut: Rencana Strategis dan Kolaborasi Antar Kementerian

Rapat ini menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan keberhasilan pengembangan knowledge hub dan integrasinya dengan kebijakan nasional:

1. Konsultasi dengan Bappenas
   Menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan Bappenas untuk membahas bagaimana knowledge hub dapat diintegrasikan dengan RPJPN dan NDC. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif ini sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
2. Penyusunan Rekomendasi
   Merumuskan rekomendasi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional dan daerah, termasuk indikator spesifik untuk mengukur kontribusi bangunan rendah emisi terhadap target penurunan emisi karbon.
3. Pertemuan Lanjutan
   Menjadwalkan pertemuan berikutnya untuk membahas strategi implementasi secara lebih mendalam, melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, KLHK, dan Kemendagri.
4. Strategi Sosialisasi
   Menyusun rencana sosialisasi knowledge hub kepada pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

Pentingnya Kerjasama untuk Keberhasilan Zero Emission Building

Kesuksesan pengembangan bangunan rendah emisi dan zero emission building bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Rapat ini menegaskan bahwa kerjasama antar kementerian, lembaga, dan sektor swasta adalah kunci untuk mengatasi tantangan implementasi. Knowledge hub diharapkan menjadi platform yang memfasilitasi pertukaran informasi, inovasi, dan pembelajaran antar pemangku kepentingan.

Kerjasama ini tidak hanya akan mempercepat pencapaian target emisi karbon, tetapi juga membantu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan dukungan pendanaan dari ViriyaENB, knowledge hub dapat menjadi katalisator untuk menciptakan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan lokal dan mendukung agenda nasional.

Kesimpulan dan Harapan

Rapat koordinasi ini menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan bangunan rendah emisi di Indonesia. Dengan tindak lanjut yang terstruktur, seperti konsultasi dengan Bappenas, penyusunan rekomendasi, dan strategi sosialisasi, inisiatif knowledge hub diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai target pembangunan rendah karbon.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam implementasi zero emission building di kawasan Asia Tenggara. Knowledge hub tidak hanya akan menjadi pusat informasi, tetapi juga katalisator perubahan menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.