Sumber: https://wartapemeriksa.bpk.go.id/

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di Indonesia, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu aspek yang kian mendapat perhatian adalah pembangunan bangunan hijau atau green building, yang tidak hanya berfokus pada efisiensi energi, tetapi juga mencakup penggunaan bahan ramah lingkungan dan menciptakan ruang yang nyaman serta sehat bagi penghuninya. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong dan mempercepat implementasi bangunan hijau di Indonesia.

1. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Pembangunan Bangunan Hijau

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan regulasi, telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan sektor bangunan hijau. Salah satu langkah penting adalah penerbitan peraturan yang mengatur standar dan pedoman bangunan hijau, seperti yang tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Regulasi ini menekankan pentingnya sektor bangunan dalam pengurangan emisi, mengingat bangunan dan konstruksi berkontribusi signifikan terhadap konsumsi energi dan emisi karbon.

Di samping itu, pemerintah juga mendorong penerapan sertifikasi bangunan hijau melalui lembaga seperti Green Building Council Indonesia (GBCI), yang menyediakan sertifikasi Indonesia Green Building (IGB). Sertifikasi ini memberi insentif bagi pemilik bangunan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan. Melalui insentif fiskal, seperti potongan pajak untuk bangunan yang memperoleh sertifikasi IGB, pemerintah memberikan dorongan tambahan agar sektor ini tumbuh.

2. Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Selain kebijakan, pemerintah juga berperan penting dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pembangunan bangunan hijau. Salah satu contoh konkret adalah pengembangan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan, yang mendukung bangunan hijau dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Dengan menyediakan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan, pemerintah membantu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor transportasi, yang merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bangunan hijau.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan perhatian pada ketersediaan energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh bangunan hijau. Pembentukan kebijakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan, seperti panel surya dan pembangkit listrik tenaga angin, memberikan peluang bagi pengembang dan pemilik bangunan untuk mengurangi jejak karbon mereka.

3. Pendidikan dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Pemerintah tidak hanya berperan dalam hal regulasi dan infrastruktur, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bangunan hijau. Kampanye edukasi yang melibatkan masyarakat luas, termasuk pengembang, arsitek, dan masyarakat umum, dapat membantu mempercepat adopsi bangunan hijau. Pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menyebarluaskan informasi mengenai manfaat bangunan hijau, seperti efisiensi energi, kualitas udara yang lebih baik, serta dampaknya terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.

Di samping itu, penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi bagi profesional di bidang arsitektur dan konstruksi juga penting. Ini akan memastikan bahwa tenaga ahli yang terlibat dalam pembangunan bangunan hijau memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

4. Pembiayaan dan Insentif untuk Proyek Bangunan Hijau

Pembangunan bangunan hijau sering kali memerlukan investasi awal yang lebih besar dibandingkan dengan pembangunan bangunan konvensional. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam menyediakan insentif pembiayaan bagi pengembang dan pemilik bangunan. Salah satu bentuk insentif yang dapat diberikan adalah melalui fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah atau subsidi untuk proyek-proyek yang menerapkan prinsip bangunan hijau.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan pembiayaan hijau juga dapat mempercepat implementasi bangunan hijau di Indonesia. Salah satu contoh adalah program green bond, di mana pemerintah dapat memberikan dukungan bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi hijau untuk mendanai proyek bangunan ramah lingkungan.

5. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Bangunan Hijau

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung pembangunan bangunan hijau, karena kebijakan yang diterapkan di tingkat lokal memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan proyek bangunan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan zonasi yang mendukung pembangunan ramah lingkungan, seperti pemilihan lokasi yang strategis untuk pembangunan berkelanjutan dan penyediaan lahan untuk pengembangan taman atau ruang terbuka hijau.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif lokal, seperti pengurangan pajak daerah atau subsidi biaya perizinan untuk bangunan yang memenuhi standar bangunan hijau. Ini akan memberikan motivasi tambahan bagi pengembang dan pemilik bangunan untuk berinvestasi dalam pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

Kesimpulan

Pembangunan bangunan hijau merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan sektor ini melalui kebijakan, regulasi, penyediaan infrastruktur, dan pemberian insentif pembiayaan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi bangunan hijau di Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.

Referensi

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

Green Building Council Indonesia (GBCI). (2024). Indonesian Green Building Certification (IGBC).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Pedoman Bangunan Hijau.

Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources. (2022). Energy Efficiency and Renewable Energy Policies.

World Green Building Council. (2020). The Business Case for Green Buildings.